Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1426 Hijriyah
atau Idul Fitri jatuh pada Kamis, 3 November 2005, berdasarkan
perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani dan dilakukan
Muhammadiyah.

Maklumat tersebut disampaikan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah,
Goodwill Zubir, yang didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din
Syamsuddin, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Sabtu
(29/10).

Menurut Goodwill, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan
bahwa ijtima (konjungsi antara matahari-bulan dan bumi pada posisi
satu garis) menjelang Syawal 1426 H terjadi pada Rabu, 2 November
2005, pukul 08:25:39 WIB.

Ketika itu, menurut dia, tinggi bulan pada saat matahari terbenam di
Yogyakarta mencapai 3 derajat 05 menit dan 25 detik, sehingga hilal
(bulan baru) sudah terwujud.

"Posisi bulan di seluruh Indonesia pada saat terbenam matahari juga
sudah berada di atas ufuk, sehingga Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal
jatuh pada Kamis, 3 November 2005," kata Goodwill.

Mengenai penetapan 1 Syawal tersebut, Din Syamsuddin mengatakan,
Muhammadiyah menggunakan pendekatan hisab hakiki dan wujudul hilal.

"Dengan perhitungan hisab hakiki, datangnya awal bulan dapat dihitung
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini ilmu falak,"
katanya.

Sedangkan, ia mengemukakan, wujudul hilal, jika sudah terjadi ijtima,
maka apabila hilal sudah terwujud membuat berapa pun ketinggiannya
sudah masuk pada bulan baru.

Din mengatakan bahwa memang ada pandangan lain, yakni metode ru'yah
dengan melihat hilal. Biasanya pada ketinggian minimal 3 derajat,
hilal baru bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat, maka jumlah hari
pada bulan itu disempurnakan menjadi 30 hari.

"Ini persoalan serius, ini soal ibadah, bukan main-main atau terkait
urusan politis. Memang banyak yang menginginkan, agar penetapan 1
Syawal disatukan sehingga tidak ada perbedaan, tetapi bagi
Muhammadiyah ini belum bisa, karena ini menyangkut masalah keyakinan,"
kata Din.

Meski demikian, Din memperkirakan, untuk tahun ini tidak akan ada
perbedaan penetapan 1 Syawal dengan pemerintah atau organisasi massa
(ormas) Islam lainnya.

"Tetapi, kalau ada beda pendapat, maka tidak perlu
dibesar-besarkanlah, apalagi sampai menimbulkan perpecahan dan
konflik. Ini kan masalah khilafiyah," tambah Din.


*Sumber, Kompas Online 30 Oktober 2005